Angka kepesertaan BPJamsostek cenderung stagnan dan tidak mengalami peningkatan signifikan. Penyebab utamanya dikarenakan pendekatan dalam perluasan kepesertaan belum dikelola secara mutakhir. Sehingga BP Jamsostek yang dulu bernama PT Jamsostek belum maksimal dalam mengakuisisi para pakaerja sektor Bukan Penerima Upah (BPU).
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Poempida Hidayatulloh, Dewan Pengawas BP Jamsostek. Menurutnya selama ini strategi yang diterapkan dalam mengakuisisi BPU di BPJamsostek belum dikelola secara mutakhir. Masih serupa dari sejak 10 tahun yang silam saat masih menjadi PT. Jamsostek. Oleh karena itu hasilnya tidak juga memuaskan.
Selama ini kritik terhadap BPJamsostek yang selalu dinilai kurang progresif dalam memperluas kepesertaan selalu muncul dari berbagai kalangan, mulai dari Pemerintah, DPR, dan LSM.
Poempida menyarankan suatu mekanisme pemetaan target kepesertaan dengan cara yang lebih progresif, melalui suatu pendekataan micro targeting yang dihasilkan melalui suatu model big data analytic.
Dengan memiliki target yang lebih terfokus, maka sebagai tahap selanjutnya dibutuhkan strategi akuisisi kepesertaan yang lebih tertata dalam basis teritorial.
Hal ini dapat dibangun dengan suatu kerja sama yang baik dengan Pemerintah Daerah setempat.
Dan hal ini memang merupakan amanat UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Poempida menambahkan bahwa strategi tersebut harus dibarengi dengan basis perluasan layanan secara teritorial.
“BPJamsostek harus dapat hadir di seluruh wilayah Indonesia secara coverage. Bukan saja dalam konteks digital tetapi harus secara fisik. Apalagi jika proses paradigma shifting dari revolusi industri 4.0 berjalan, sektor BPU ini akan menjadi bertambah secara signifikan”. Kata Poempida, kepada redaksi kliksaja (06/08/2020).
Poempida mengatakan bahwa dirinya bersama tim tengah melakukan kajian dalam konteks model big data analytic yang dapat diimplementasikan untuk tujuan di atas.
“Semoga ke depan tidak ada alasan lagi untuk tidak berhasil memperluas kepesertaan BPJamsostek”. Harap Poempida.
Poempida juga menyinggung soal basis pemikiran soal kepesertaan. “Basis pemikiran dari penyelenggaraan Jaminan Sosial, adalah jumlah kepesertaan yang masif. Sehingga tidak hanya akses terhadap iuran peserta yang menjadi bertambah besar, tetapi juga sebaran peserta yang luas menjadikan pembagian risiko yang semakin merata”.
“Dengan basis pemikiran itu dapat membantu arah pengelolaan Sistem Jaminan Sosial tersebut lebih “manageable”. Tentu selama basis rasio klaim yang terjadi dapat dikendalikan dengan baik”. Terang Poempida.
Basis penyelenggaraan Jaminan Sosial di BPJamsostek ini adalah wajib bagi mereka yang bekerja baik secara formal dan informal. Namun tidak serta merta dengan diwajibkannya program jaminan sosial ini menjadikan seluruh penduduk yang bekerja kemudian menjadi peserta BPJamsostek. Kegiatan Sosialisi Program dan pengenalan manfaat produk jaminan sosial harus terus dilaksanakan secara berkesinambungan.
Karena dengan jumlah peserta yang terdaftar di kisaran 55 juta Penduduk, dana kelolaannya sudah mencapai sekitar 430 Triliun Rupiah saat ini. Apabila kemudian tingkat kepesertaannya naik secara signifikan, bukan berarti dana yang dikelolanya akan berlipat ganda secara signifikan.
Dalam kasus pajak Poempida mencontohkan, yang juga diwajibkan bagi penduduk Indonesia yang berpenghasilan, mempunyai cerita yang sama. Padahal pajak manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh Rakyat Indonesia, bukan si pembayar pajak saja.
“Namun demikian, bukanlah alasan bagi manajemen BPJamsostek untuk mengeluh dan kemudian tidak melakukan strategi yang progresif untuk terjadinya percepatan akuisisi peserta”. Jelas Poempida.
55 Jutaan peserta yang terdaftar pun ternyata tidak semuanya aktif membayar. Yang aktif membayar hanya 28,57 juta peserta. Di sektor pekerja formal, penerima upah (PU) sekitar 18,55 juta aktif. Di sektor informal, Bukan Penerima Upah (BPU) hanya 1,96 juta yang aktif. Ditambah 459 ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang aktif. Dan yang terakhir, yang di-cover oleh program Jasa Konstruksi yang dibayarkan secara gelondongan oleh proyek konstruksi sebanyak 7,6 juta peserta.
Dalam tatanan ketenagakerjaan, porsi Aparatur Sipil Negara (ASN) tercatat sebanyak 4,7 juta yang aktif terdaftar di PT Taspen, plus 2,9 juta pensiunan.
Sedangkan Anggota TNI dan POLRI yang terdaftar di ASABRI tercatat sebanyak 1,4 juta peserta dan 400 ribu pensiunan.
Di mana jika dijumlahkan berarti tidak mencapai 70 juta penduduk Indonesia yang terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan.
Melihat peta data peserta di atas jelas ceruk peluang yang masih besar untuk digarap adalah sektor informal (BPU) dan penggiat UMKM. Inilah masa depan dari BPJamsostek jika ingin terus secara progresif memperluas kepesertaannya. Pungkas Poempida.
