Pemprov Banten Mulai Melakukan Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19

  • Bagikan

Menghadapi wabah Covid-19, Gubernur Banten Wahidin Halim mengajak para pimpinan dan aparatur di lingkungan Pemprov Banten memiliki sense of crisis.

Selain itu, aparatur harus memiliki tanggung jawab moral, termasuk risiko dari wabah Covid-19 berupa pemangkasan tunjangan kinerja (tukin) yang mencapai 50%.

 “Ayo kita sama-sama. Sebagai kawan dan sebagai sahabat, di saat krisis inilah kita diuji. Satu per satu persoalan di Banten bisa kita selesaikan,” ungkap pria yang akrab disapa WH itu, Rabu (01/07/2020).

Terhadap pemulihan ekonomi akibat terdampak wabah Covid-19, Gubernur WH instruksikan kepada Dinas terkait untuk melakukan analisa dan evaluasi harian, Mingguan, hingga bulanan sebagai dasar untuk langkah antisipasi dan perencanaan ke depan. Berdasarkan proyeksi Kementerian Keuangan, akibat Covid-19 perekonomian dunia bakal mengalami konstraksi.

Proyeksi pertumbuhan ekenomi dunia dalam kondisi -5%. Sementara, perekonomian Indonesia berpotensi hingga m-1%. Dan yang masih perlu dibanggakan jika perekonomian Provinsi Banten diproyeksikan masih mampu mengalami pertumbuhan positif.

“Dua sisi yang sulit untuk pemulihan ekonomi. Antara pelonggaran dan pelanggaran. Pemulihan ekonomi beresiko pelanggaran dan peningkatan kasus Covid-19. Sisi lain penanganan Covid19 tetap harus dijalankan,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Banten Babar Suharso melaporkan pasar tradisional kini sudah mulai ramai. Omset pedagang yang sempat turun hingga 50%, kini kini sudah naik lagi hingga 95%.

Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan protokol kesehatan dan skrining di pasar tradisional. Untuk pasar modern terpantau masih melaksanakan protokol kesehatan yang menjadi daya saing di antara mereka sebagai bagian dari rasa aman nya pengunjung.

Gubernur WH juga instruksikan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Pemprov Banten untuk melakukan analisa dan evaluasi sektor perekonomian mana saja yang berpotensi minus akibat wabah Covid-19 berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dan nasional.

Demikian juga untuk Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan harus punya agenda rencana aksi yang jelas hingga bulan Desember 2020. Terutama untuk masa tanam dan panen raya sampai ketersediaan bahan pokok hingga stok aman bertahan berapa lama di Banten.

Dinas Sosial juga terus harus memantau validitas Bansos untuk segera menyelasaikan data dan penyaluran dananya. Lakukan evaluasi kemampuan dana setiap bulannya.

“Untuk pendapatan daerah yang turun, kondisi ini harus kita pahami bersama, walaupun Pemprov sudah memberikan berbagai kelonggaran namun perlu kajian berapa persen khususnya untuk wajib pajak yang terdampak oleh Covid-19. Kelompok mana saja yang terdampak dan bisa menjadi bahan analisa perkiraan pendapatan ke depannya,” kata Gubernur.

  • Bagikan