Luhut: Program Tol Laut Butuh Sinergi Antar Pemangku Kepentingan

  • Bagikan

Program Tol Laut yang dicetuskan melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70/2017 memerlukan sinergi yang kuat antara semua pemangku kepentingan, baik di pusat, maupun daerah.

Hal tersebut disampaikan olehMenteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Kelembagaan Tol Laut dan Sislognas yang digelar secara virtual, Rabu (30/09/2020).

“Memang perlu koordinasi, semisal jadwal kapal yang harus semua pihak ketahui. Jadi lebih tahu dari awal, agar barang yang diangkut itu bisa efisien, jadwal kapal itu bisa diberikan dengan jelas. Agar Kemenhub buat jadwal yang fix,” katanya.

Luhut berpendapat kedepannya perlu adanya tim terpadu dari lintas kementerian/lembaga.

Untuk itu, ia memerintahkan Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi Ayodhia GL Kalake atau yang biasa disapa Odi untuk mengawal program tersebut dan mengupayakan tol laut masuk dalam Ekosistem Logistik Nasional (NLE).

“Saya minta seminggu dari sekarang, Pak Odi agar bisa mengatur pertemuan untuk mengetahui perkembangan dan tindak lanjutnya,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui jadwal angkutan laut harus mendapatkan perhatian lebih dan komunikasi yang intens dengan pengelola tol laut di daerah.

“Ini perlu dikomunikasikan secara teknis kepada pengelola di daerah, semisal Kadis-nya (Kepala Dinas), agar mereka tahu persis, agar mereka bisa mengintegrasikan dengan sistem angkutan laut,” jelasnya.

Sementara itu Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan melakukan sejumlah langkah termasuk pengembangan trayek hingga digitalisasi.

“Semisal dengan pengembangan trayek dengan pola hub dan spoke, melibatkan peran serta pelayaran nasional swasta, pengontrolan pembiayaan THC, melengkapi fasilitas bongkar muat di pelabuhan singgah T3P, perbaikan performa kapal dalam hal operasional dan pemeliharaan, dan pengembangan dan perbaikan sistem digitalisasi,” jelas Menhub.

Terkait dengan jadwal dan tata kelola yang lebih baik, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Ditjen Hubla Kemenhub) telah menyiapkan platform digital Logistic Communication System (LCS) yang akan memudahkan purchase order dan consignee serta jadwal kapal.

Berdasarkan data per 15 September 2020 tercatat sebanyak 30 trayek tol laut, 100 pelabuhan singgah (terbaru Pelabuhan Galela di Maluku Utara), total muatan berangkat sebesar 8.708 TEUS dan total muatan balik sebesar 2.552 TEUS. Ada pun jumlah armada sebanyak 25 kapal, penugasan kepada PT Pelni, ASDP dan Djakarta Lloyd. (*)

  • Bagikan