Jakarta, Indonesia Public Policy Assembly (IPPA) menyelenggarakan diskusi virtual dengan membahas peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Diskusi ini ditunjukan sebagai upaya memperjuangkan keadilan di tanah papua atas segala tindakan-tindakan berupa pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua, Rabu, (17/06/2020).
Dalam diskusi tersebut turut hadir Komisi III DPR RI bapak Dimyati Natakusumah. Beliau sangat memperhatikan sekali kondisi masyarakat Papua untuk bisa mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Selain itu sangat pantas juga bagi masyarakat Papua untuk mendapatkan segala fasilitas yang baik dengan begitu banyaknya sumbangsih kekayaan alam untuk Indonesia.
“Masyarakat Papua pantas untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan terlebih sumbangsih kekayaan alam untuk Indonesia yang sangat besar” papar Dimyati.
Peneliti HAM, Achmad Fanani juga menyayangkan kasus pelanggaran HAM di Papua belum unjung selesai. Padahal sudah banyak dan panjang rentetan kasus demi kasus HAM yang terjadi.
“Sangat disayangkan kasus pelanggaran HAM di Papua belum unjung selesai. Padahal rentetan kasus sudah begitu banyak”, ujar Fanani.
Aspirasi masyarakat Pupua juga disampaikan oleh Arina Elopere selaku aktivis perempuan papua. Keinginan dan harapan hidup berupa keadilan dan kesejahteraan hidup ingin begitu kami nikmati di tanah kami.
“Kami tentu terus berharap untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan agar kami orang papua dapat merasakan di tanah kami”, tegas Arina.
Dimyati Natakusumah juga menambahkan upaya penyelesaikan kasus pelanggaran HAM harus segera di selesaikan agar kesenjangan hidup di Papua bisa segera selesai agar tidak ada lagi bentuk-bentuk saparatis.
“Kesenjangan hidup masyarakat papua harus segera diselesaikan agar tidak ada lagi bentuk saparatis yang terjadi,” ujar Dimyati.
Agenda tersebut dihadiri oleh 300 orang yang telah terbagi dari beberapa OKP se Indonesia, kemudian acara ditutup dengan tanya jawab.