CILEGON – Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta harus memikirkan ulang rencananya untuk membentuk Tim Percepatan Pembangunan.
Betapa tidak, di saat Pemerintah Kota tengah menggodok rencana pembentukan tim itu, protes dari masyarakat terus mengalir.
“Pak Helldy seharusnya belajar sisi positif dari kepemimpinan sebelumnya. Contoh sosialisasi pembangunannya harus diikuti, jangan grasak grusuk membentuk tim segala macam itu. Justru saya menilainya malah ini menghambur-hamburkan anggaran. Kesampingkan dulu kepentingan, katanya kan Walikota milik warga Cilegon,” ungkap Ketua LSM Gappura Banten, Husen Saidan, Jumat (2/4/2021).
Husen menyarankan, untuk mengantisipasi adanya preseden buruk dari masyarakat terhadap rencana itu, pemerintah daerah sebaiknya menyeleksi maupun mengevaluasi kinerja pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah ada dan benar-benar dapat berkomitmen dalam pembangunan.
“Seleksi dan tempat orang-orang yang jelas di OPD. Yang sesuai kompetensinya. Kalau percepatan pembangunan itu harus jalan atau lari yah harus ‘dicambuk’ mereka. Tidak hanya duduk manis, dan yang sidak malah Walikotanya, hasilnya apa? jadinya kan cuma seremonial,” imbuhnya.
Lebih jauh, Husen juga menegaskan perlunya pemerintah daerah membangun komunikasi dengan berbagai elemen di awal dalam setiap rumusan kebijakan.
“Kenapa tidak dibangun pendekatan dulu ke tokoh-tokoh masyarakat dan intelektual. Kalau parlemen, itu haru dan wajib. Karena bagaimana pun parlemen adalah lembaga kontrol yang juga berperan dalam pengesahan anggaran, tim ini kan butuh anggaran juga pastinya,” jelasnya.
Ketua Forum Komunikasi Pengusaha Cilegon (FKPC) ini memandang, dari pada harus membentuk Tim Percepatan Pembangunan, pemerintah daerah akan lebih baik lagi pula mengevaluasi potensi yang ada guna mendukung terealisasinya visi misi Helldy – Sanuji saat maju sebagai calon kepala daerah.
“Kenapa tidak membangun komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang lagi gencar membangun?. Dimintai data mereka butuh karyawan berapa, agar bisa mengurangi pengangguran, dilihat potensi pendapatannya bagi keuangan daerah untuk mendukung program daerah. Ini kan tidak dilakukan. Saran saya pending (tunda) saja dulu lah rencana itu (pembentukan Tim Percepatan Pembangunan-red),” tandasnya.
