Masyarakat Perwakilan Rakyat (MPR) datangi kantor DPRD Lombok Tengah untuk menuntut kejelasan status jalan yang menghubungkan 3 desa dan 2 kecamatan, yaitu desa pengembur, desa kerame jati kecamatan pujut, dan desa kateng, kecamatan praya barat. Selasa, (25/08/2020).
Diketahui bahwa, Jalan sepanjang 3KM yang tak kunjung dihotmix tersebut sudah keluar SK dari pemda lombok tengah sejak 2017 lalu.
Yusril Ihza Mahendra selaku ketua MPR menyampaikan bahwa kehadiran mereka untuk memperjelas keadaan dari jalan yang masih menyandang nama jalan bencot-munsun tersebut.
“Kedatangan kami disini untuk meminta kepada DPRD agar serius dalam memperjuangkan akses jalan kami agar segera dihotmix”, ungkapnya.
MPR mengajukan agar nama jalan tersebut dapat diganti menjadi Jl. TGH. Mansyur Abbas, karena mengingat history saat dibukanya akses jalan yang digunakan oleh salah satu tokoh agama saat menyebarkan Islam Ahlussunnah Walkama’ah di wilayah pengembur dan sekitarnya.
Hendra juga menyampaikan, “terimakasih kepada dprd yang menerima kami dengan baik dan kami menuntut janji bapak bupati yang menjanjikan bahwa tahun ini jalan akan di bangun”, Tambahnya.
Wahyudin Safari selaku pemuda desa pengembur sangat kesal dengan adanya indikasi aji mumpung di tengah pandemi yang dilakukan oleh PEMDA beserta DPRD Lombok tengah.
“Saya kecewa ketika ada pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 ke DPRD Loteng, tentang KUPA dan PPAS, disana sama sekali tidak menyinggung masalah infrastruktur yang sudah dijanjikan sejak 2017 lalu”, Ungkapnya.
“Tidak ada keseriusan dalam menangani hal ini dari pemerintah karena tidak kepastian yang kami terima. Jangan sampai pertemuan ini hanya formalitas saja, harus ada tindak lanjut dari tuntutan kami hari ini”, tambah wahyu.
Ketua komisi III DPRD Lombok Tengah (Andi Mardan) mengungkapkan, “39 ruas yang sudah mendapatkan SK namun baru bisa di kerjakan 6 ruas saja”, Jelasnya.
“saya menggaris bawahi jangan sampai ada muncul asumsi bahwa jalan utara lebih bagus dari jalan dusun di selatan. hajatan kita di 2020 seluruh ruas yang sudah di SK kan seharusnya sudah bisa di kerjakan tahun ini tapi karena covid makannya masih belum dikerjakan karena kita mengukur skala prioritas kita juga akan melihat fostur anggaran”, tambahnya.
Salah satu tokoh masyarakat (Syamsudin) yang ikut dalam rombongan hearing tersebut mengutarakan keluh kesahnya selama ini, ” jalan kami didesa pengembur Dusun sinah,senang, Montong balas Masih sangat bergelombang ‘Runtak-Runtak’, kami berharap kepada dewan untuk bisa segera di kerjakan, jangan sampai dewan-dewan ini tidur saat pembahasan anggaran infrastruktur”, ungkapnya.
Dari tenaga pendidik “Sahban” turut menyampaikan bahwa jalan itu merupakan akeses pendidikan anak-anak sekolah, dan perlu diperhatikan oleh dewan, walaupun sempat di perbaiki oleh pemdes setempat namun masih saja perlu di perhatikan oleh dewan.
“Bencot-munsun ada 6 lembaga Pendidikan SMA,MI,MTS,SDI dan RA, jadi perlu sekiranya mendapat perhatian lebih untuk segera dihotmix jalan raya tersebut”, ungkapnya.
Menjawab statement dari peserta hearing, kabid bina marga PUPR menegaskan, “Ada juga SK 2012 belum dikerjakan jalannya karena momentum saat ini DPRD sedang membahaa anggaran, tapi yang di bahas adalah anggatan sisa covid”, ungkapnya.
“kami akan usahakan untuk jalan ini supaya bisa dikerjakan jika sudah memenuhi syarat yang ditentukan”, tambahnya.
DPRD Dapil III pujut-praya timur (Iqbal) menengahi perdebatan yang semakin memanas tersebut, “ini merupakan musawaarah dengan cara hearing. kalau bisa besok jika ada hal seperti ni kita bisa bicarakan dengan baik-baik”, ungkapnya.
iqbal juga menyampaikan mohon kepada PU untuk segera mengatensi permintaan dari masyarakat karena apapun alasannya akses pendidikan dan keberlangsungan Masyarakat sangat penting dan harus di perhatikan.