Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 di Banten Bikin Penasaran Anggota DPR, KPU dan Bawaslu pun Diminta Riset

  • Bagikan

Banten – Pelaksanaan Pilkada 2020 di Banten telah usai. Sebanyak 4 daerah di Banten yang menyelenggarakan Pilkada 2020 menujukkan tingkat partisipasi tinggi meskipun dalam masa pandemi Covid-19.

Empat daerah tersebut yakni Kota Tangsel, Kota Cilegon, Kanupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang.Kondisi ini membuat penasaran Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera terhadap pencapaian tingkat partisipasi pemilih Pilkada 2020 di Banten yang bisa mencapai 67 persen partisipan, dari target 75 persen.

Politikus PKS ini pun mendorong KPU dan Bawaslu pusat untuk segera melakukan riset mengenai apa yang membuat tingkat partisipasi di Banten begitu tinggi.

Partisipasi pemilih Pilkada 2020 di Banten yang tinggi diungkapkan Mardani dalam pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten serta kota se-Banten, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, KPU pusat, juga Bawaslu pusat di Krakatau Hotel Kota Cilegon pada Rabu 3 Februari 2021.

Mardani beralasan,  hasil dari riset tersebut sangat penting bagi keberlangsungan pemilihan-pemilihan pemimpin Indonesia ke depan.

Menurut Mardani, dengan adanya tingkat pastisipasi yang tinggi berarti kecerdasan dan kesadaran masyarakat dalam berkesempatan memilih pemimpin terbaiknya sudah lebih tinggi.

“Selama ini kami pikir kalau di kota partisipasi lebih tinggi dari kabupaten. Ternyata kita melihat tidak seperti itu. Jadi ini sangat penting untuk memetakan agar ke depan upaya kita melakukan sosialisasi, edukasi, dan literasi kepemiluan menjadi lebih efektif dengan dana yang ada. Karena mahal ini, kita di masa pandemi berhasil melakukan prestasi luar biasa itu,” kata Mardani dikutip dari laman resmi dpr.go.id.

Gayung bersambut, rekan Mardani di  Komisi II dari Fraksi Golkar Bambang Pattidjaya pun mendukung adanya anggaran tambahan pada kementerian guna mendukung riset, serta anggaran sosialisasi pada daerah.

“Penting harus disampaikan untuk dana riset dan sosialisasi di daerah, ada baiknya nanti kita lanjutkan pembahasan di DPR untuk mendukung penuh anggaran tersebut,” jelas Bambang.

Dalam hal partisipasi pemilih tinggi, hal yang menjadi sorotan yakni politik uang. Bahkan, di Provinsi Banten politik uang dianggap cukup tinggi terjadi.

Mardani Ali Sera mengatakan, sinyalemen politik uang yang masih tinggi menjadi pekerjaan rumah bersama bagi DPR dan penyelenggara pemilu. Khusus untuk Provinsi Banten cukup tinggi karena didorong kesenjangan ekonomi antara miskin dan kaya yang sangat lebar.

Dia mengatakan, khusus untuk pemberantasan politik uang, saat ini memang belum kuat dan terkesan hati.

Hal tersebut menjadi pembahasan utama komisi II dalam menyusun RUU Pemilu, bukan hanya ambang batas presiden dan pemilihan kepala daerah.

  • Bagikan