Komisi X DPR RI menerima aspirasi dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Provinsi Gorontalo, yang berharap agar penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) jangan berulang kali. Pasalnya, pandemi covid-19 mengakibatkan menurunnya jumlah angka mahasiswa baru, termasuk pada PTS di Gorontalo.
“Tadi kami menerima aspirasi atau lebih tepatnya dikeluhkan oleh PTS. Dimana Penerimaan Mahasiswa baru oleh PTN melalui jalur Mandiri dibuka dalam banyak tahapan. Mereka berharap agar penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri oleh PTN jangan berulang kali. Karena menurutnya itu untuk bagi-bagi mahasiswa baru kepada PTS,” ujar Anggota Komisi X DPR RI Johar Arifin dalam pertemuan Komisi X dengan Pejabat (PJ) Gubernur Gorontalo dan jajaran di bawahnya, Aula Kantor Gubernur Gorontalo, baru-baru ini.
Pasalnya, lanjutnya, Pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya jumlah angka mahasiswa baru, termasuk pada PTS di Gorontalo. Ditambah dengan pembukaan jalur mandiri oleh PTN yang berulang kali, maka dikhawatirkan akan mengurangi jumlah calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke PTS yang ada di Gorontalo.
Selain itu, permasalahan lainnya dari PTS adalah distribusi informasi yang belum lancar sehingga PTS sering terlambat mengetahui atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan informasi terkait program-program dari Kemendikbudristek RI dalam tiga tahun terakhir.
“Saya tadi mencontohkan Universitas Pamulang yang merupakan PTS dengan jumlah mahassiwa terbanyak. PTS ini mampu menetapkan biaya perkuliahan yang cukup rendah atau murah, namun dengan kualitas perkuliahan yang tetap terjaga. Mungkin PTS di Gorontalo bisa belajar atau mencontoh hal itu. Sehingga jumlah mahasiswa nya dari tahun ke tahun terus bertambah,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Distribusi informasi yang belum lancar kepada PTS terkait Program-program di Kemendikbudristek RI menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi PTS dalam lingkungan LLDIKTI Wilayah XVI pada program yang diselenggarakan oleh Kementerian tersebut. Distribusi informasi yang kurang optimal juga menyebabkan rendahnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap Program Kementerian. Misalnya, masih banyak perguruan tinggi dan mahasiswa yang belum memahami secara utuh esensi dari Program Kampus Merdeka, sehingga program tersebut tidak dimanfaatkan.
Namun, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi telah mengatasi permasalahan distribusi informasi tersebut dengan diseminasi seluruh informasi program yang diterima LLDIKTI, secara proaktif dan langsung kepada PTS melalui surat resmi, website, media sosial dan grup percakapan seperti Whatsapp dan Telegram Channel. Upaya ini secara signifikan dapat meningkatkan partisipasi PTS/dosen/mahasiswa yang memenuhi persyaratan pada program-program tersebut.
Dalam kesempatan itu perwakilan PTS di Gorontalo juga mengungkapkan bahwa PTS sulit untuk mendapatkan hibah/insentif dari program tersebut karena harus bersaing dengan PT dari wilayah lain yang lebih unggul. Karena sulitnya bersaing, diharapkan ada diskresi, afirmasi atau sistem zonasi untuk usulan dari PTS-PTS yang berasal dari wilayah timur sehingga berpeluang untuk mendapatkan manfaat dari program tersebut.
Sumber : DPR-RI.go id