Sektor ekonomi merupakan sektor yang terdampak nyata akibat pandemi, upaya-upaya stimulus kebijakan pemulihan ekonomi terlihat belum berdampak pada tanda-tanda membaiknya ekonomi Indonesia. Jika tidak jeli dana pemulihan ekonomi yang nilainnya trilunan berpotensi menguap sia-sia.
Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Dr. Meithiana Indrasari, Wakil Rektor UNITOMO Surabaya, Pakar Ekonomi dan UMKM.
Perekonomian Indonesia sangat terpukul akibat pandemi yang berjalan selama kurang lebih setahun. Penopang perekonomian seperti UMKM banyak yang mulai berguguran. Hanya pemerintah saat ini yang bisa menjadi kunci kebangkitan ekonomi Indonesia.
“Perekonomian Indonesia di Kondisi pandemi memang sangat berat dan terpukul, praktis penopang perekonomian terbesar seperti UMKM banyak yang berguguran. dan kondisi sekarang yang memiliki dana berikut perputarannya hanyalah pemerintah”. Kata Dr. Meithiana kepada redaksi kliksaja.co jumat (26/02/2021).
Meithiana menambahkan bahwa pemerintah harus jeli dan hati-hati dalam mengelola anggaran dan mengambil kebijakan dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi. Sebab jika tidak dana pemulihan eknomi pemerintah yang sangat besar bisa menguap sia-sia.
“Maka tentu pemerintah diharapkn membuat kebijakan yang bisa menghasilkan goal yang tepat sasaran, agar tidak ada anggaran yg menguap sia-sia”. Tambah Dr. Meithiana.
Dr. Meithiana juga menyinggung soal beberapa strateg pemerintah dalam perekonomian semasa pandemi. Salahsatunya yang terbaru adalah tentang dana wakaf. Pemerintah berupaya mengoptimalisasi dana wakaf untuk kebutuhuan pembangunan perekonomian Indonesia.
“ya, wakaf merupakan salah satu strategi pemerintah untuk pengumpulan dana demi menunjang pembangunan ekonomi”. Jelas Dr. Meithiana.
Dr. Meithiana, juga menyinggung soal merger perbankan syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Menurutnya, merger BSI adalah strategi pemerintah untuk makin mengefisiensi dan mengefektifkan perbankan syariah.Menanggapi lahirnya BSI Dr. Meithiana menilai bahwa “bergabungnya tiga bank dengan truktur organisasinya masing-masing tentu dalam operasionalnya membutuhkan anggaran yang lebih besar sehingga pengetatan literasi keuangan sulit tercapai”. Tutup Dr. Meithiana.
