Pemerintah mengutuk keras pembantaian yang terjadi di Desa Lemban Tongoa, Sigi, Sulawesi Tengah. Pemerintah memastikan akan menindak tegas pelaku pembantaian.
“Pemerintah akan melakukan tindakan tegas dan memburu pelaku melaui Tim atau Satgas Operasi Tinombala terhadap para pelaku kekejian dan kebengisan terhadap suatu kelurga yang menyebabkan terbunuhnya empat orang di Sigi,” kata Menko Polhukam Mahfud MD melalui keterangan tertulis, Minggu (29/11/2020).
Mahfud menyampaikan bahwa pemerintah sesuai perintah Presiden telah melakukan langkah-langkah, melakukan pengejaran serta pengepungan terhadap tempat yang dicurigai memiliki keterkaitan dengan para pelaku.
“Pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah untuk melakukan pengejaran, tadi tim Tinombala sudah menyampaikan tahap tahap yang dilakukan untuk mengejar pelaku dan melakukan isolasi serta pengepungan terhadap tempat yang dicurigai ada kaitan dengan para pelaku,” lanjut Mahfud MD.
Adapun pelaku pembantaian tersebut, Mahfud mengungkapkan mereka adalah sisa-sia kelompok Santoso atau biasa dikenal Mujahidin Indonesia Timur (MIT).
“Memang pelakunya adalah Mujahidin Indonesia Timur. Kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini adalah sisa sisa kelompok Santoso yang sekarang masih tersisa beberapa orang lagi, dan operasi Tinombala, atau Satgas Tinombala sedang mengejar sekarang,” tambah Mahfud.
Atas peristiwa ini, pemerintah berharap, para pimpinan umat beragama khususnya di Sulawesi Tengah, tetap jalin silaturrahim agar masyarakat tidak terprovokasi isu-isu SARA.
Selanjutnya Mahfud menyampaikan pesan bahwa sejatinya agama apapun hadir untuk membangun perdamaian.
“Diharapakan oleh Pemerintah kepada seluruh pimpinan umat beragama di Sulawesi Tengah terutama, terus melakukan silaturahim, untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu sara. Karena sebenarnya yang terjadi bukan disebuah gereja, tetapi memang di sebuah tempat yang selama ini secara tidak rutin menjadi tempat pelayanan umat. Tetapi pelakunya memang Mujahidin Indonesia Timur. Demikian sikap pemerintah, nanti setiap perkembangannya akan diinformasikan,” pungkas Menko Polhukam Mahfud MD. (*)
