Krisis Politik Thailand: Polisi Perintahkan Penyelidikan Empat Media dan Batasi Penggunaan Telegram

  • Bagikan

Kepolisian Thailand mengumumkan perintah penyelidikan terhadap empat media akibat pemberitaan demonstrasi anti pemerintahan beberapa hari terakhir ini.

Dilansir dari Reuters, keputusan penyelidikan itu berdasarkan langkah darurat yang diberlakukan pada Kamis (15/10/2020) lalu.

Selain melakukan penyelidikan terhadap empat media, pihak kepolisian juga memberlakukan pembatasan pada aplikasi perpesanan Telegram untuk menghentikan tiga bulan demonstrasi terhadap pemerintah dan monarki.

Pengumuman tersebut memicu kemarahan dari kelompok media. Mereka menyebut pemerintah Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha membungkam kebebasan pers.

The Manushya Foundation, sebuah kelompok independen yang mengkampanyekan kebebasan online, menyebut tindakan tersebut sebagai upaya untuk membungkam kemerdekaan media.

“Karena pelarangan demonstrasi tidak berhasil, pemerintah yang didukung militer berharap menciptakan ketakutan untuk mengatakan kebenaran,” kata direkturnya Emilie Palamy Pradichit.

“Kami mendesak media bebas untuk melawan,” lanjut Emilie

Menurut dokumen polisi tertanggal 16 Oktober, penyelidikan telah diperintahkan terhadap konten dari empat media serta halaman Facebook dari sebuah kelompok demonstran.

“Kami menerima informasi dari unit intelijen yang prihatin bahwa bagian dari konten dan informasi yang menyimpang telah digunakan dan disebarluaskan sehingga menimbulkan kebingungan dan memicu keresahan masyarakat,” kata juru bicara polisi Kissana Phathanacharoen dalam konferensi pers.

Dia mengatakan bahwa regulator penyiaran dan Kementerian Digital Thailand akan menyelidiki dan mengambil tindakan yang sesuai. Pemerintah memastikan tidak ada rencana untuk mengekang kebebasan pers.

Putchapong Nodthaisong, juru bicara Kementerian Digital, mengatakan telah meminta perintah pengadilan untuk menghapus konten oleh empat media dan halaman Facebook kelompok demonstran Free Youth.

Ia menyebut ada lebih dari 300 ribu konten yang dianggap melanggar peraturan Thailand atas kebijakan pemerintah Kamis lalu.

Pemerintah memerintahkan larangan berita dan informasi online yang dapat mempengaruhi keamanan nasional Kamis lalu dan melarang pertemuan politik lebih dari lima orang.

Kebijakan itu dibuat dalam rangka menghadapi tantangan yang semakin meningkat.

Demonstrasi di Thailand terjadi setiap hari sejak kebijakan larangan itu dibuat pada Kamis. Pada Minggu (18/10/2020), pihak kepolisian memperkirakan 20 ribu orang mengikuti demostrasi di Ibu Kota Thailand, Bangkok. (*)

  • Bagikan