Berbeda dengan Termin I, Penyaluran Bantuan Subsidi Upah Termin II atas Rekomendasi KPK

  • Bagikan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) termin II berbeda dengan penyaluran BSU termin I.

Ia mengungkapkan penyaluran BSU tahap II berdasarkan atas rekomendasi dari KPK.

“Kami harus mempadankan data program ini dengan data wajib pajak dari Dirjen Pajak (DJP). Karena di peraturan menteri itu mereka dengan upah dibawah Rp5 juta,” ujarnya di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (06/11/2020).

Dijelaskan Ida, pemadanan data sudah diselesaikan dan datanya telah diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

“Mudah-mudahan hari ini bisa diserahkan kepada Kemenaker. Setelah datanya clear n clean kami akan meneruskan proses selanjutnya dan akan di transfer ke para pekerja,” kata Menaker Ida.

Ida menyampaikan selama ini penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) berjalan lancar. Pada termin I penyerapannya sudah mencapai 98,7 persen dari yang sudah tersalurkan kepada 12,4 juta penerima program.

“Kami berharap program pemerintah ini memberikan manfaat kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan,” imbuhnya. (*)

  • Bagikan