Pemprov Banten Terapkan Sistem Belajar Online Hingga Jumlah Covid-19 Nihil

  • Bagikan

Pemerintah Provinsi Banten memastikan pihaknya akan tetap menerapkan sistem belajar daring atau online bagi siswa SMA atau SMK dan Skh saat pandemik COVID-19. Hal itu akan dijalankan hingga jumlah positif pasien virus COVID-19 nol atau nihil. Kebijakan tersebut diambil untuk mengantisipasi terjadi ledakan kasus baru.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, dia menargetkan pelaksanaan belajar siswa SMA/SMK dan sekolah khusus secara daring akan dilakukan hanya hingga Desember. Meski demikian untuk tahun ajaran baru sudah dimulai pada bulan ini.

“Mereka mulai lagi belajarnya daring bulan ini. Desember secara fisik,” ujarnya, Selasa, (07/07/2020).

Wahidin menjelaskan alasan mengapa siswa belum diperkenannya siswa hadir secara fisik ke sekolah. Dia ingin terlebih dahulu menekan angka kasus positif COVID-19.

Walau saat ini tingkat penularan sudah sangat kecil, namun dia baru akan membuka sekolah jika kasus COVID-19 sudah nol atau nihil.

“Saya mau sampai titik nol yang positif, penularan yang titik nol. Walaupun sekarang kita level satu mendekati level hijau di Banten. Rata-rata dua orang bahkan setiap hari tingkat penularannya terbatas dan bisa dikendalikan, peringkat ke 11 (jumlah kasus positif se-Indonesia),” katanya.

Wahidin mengaku, tak mau mengambil risiko dengan membuka sekolah di saat masih terjadi penularan virus COVID-19 . WH juga tak berniat membuka sekolah secara bertahap tapi akan membukanya secara bersamaan.

“Tetapi saya belum mau khawatir kalau kita buka terjadi pelonggaran, terjadi pelanggaran apalagi sekolah ya bahaya. Sampai titik aman, perlu kita waspadai, harus bareng sih kalau sekolah bukanya,” ungkapnya.

Lebih lanjut dipaparkan WH, agar proses pembelajaran daring optimal pemprov akan melaksanakan program subsidi pulsa kepada siswa. Demikian juga dengan saran dan prasarana yang akan ditingkatkan agar bisa dijangkau oleh siswa yang tinggal di daerah yang minim sinyal seluler.

“Kita juga buat strateginya biar mereka bisa tetap belajar. BOSDA (bantuan operasional sekolah daerah) per orang Rp5,5 juta per tahun dibagi 12 bulan. Itu salah satunya, temasuk buat internet,” tuturnya.

  • Bagikan